SEJARAH PERADI

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.

Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat,  selain harus lulus Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI.  Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.

Meski usia PERADI masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.

PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT

Menimbang:              

a.    Bahwa  salah  satu  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat diangkat sebagai advokat adalah mengikuti magang selama 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat;

b.    Bahwa untuk lebih menselaraskan peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) tentang pelaksanaan magang dengan ketentuan   dalam   perundang-undangan   yang   berlaku   tentang advokat maka perlu dilakukan perubahan dan atau penyesuaian peraturan pelaksanaan magang untuk calon advokat;

Mengingat:              

 1.    Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5), Pasal 29 ayat (6) Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

2.    Anggaran  Dasar  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang  telah  mendapatkan  pengesahan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal

08 Desember 2009 nomor 98, Tambahan nomor 82, sebagaimana

telah diubah oleh Akta No. 85 tanggal 21 Januari 2015 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik    Indonesia    sesuai    Surat    Keputusan    Nomor    AHU-

15.AH.01.08   Tahun   2015   tanggal   20   Maret   2015   tentang Persetujuan Perubahan Pengurus, Akta No. 8 tanggal 8 Juli 2015 Tentang   Perubahan   Pengurus,   Keputusan   DPN   Nomor:  KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015  tanggal  21  Agustus  2015  Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dan Keputusan DPN Nomor: KEP. 505/PERADI/DPN/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Perubahan Pengurus;

Memperhatikan:            

Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERATURAN   PERHIMPUNAN   ADVOKAT   INDONESIA   TENTANG   PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT

BAB I

KANTOR ADVOKAT YANG DAPAT MENERIMA MAGANG DAN ADVOKAT PENDAMPING

Pasal 1

Kantor  Advokat  yang  dapat  menerima  magang  adalah  Kantor  Advokat  yang  memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

   a.   Didirikan oleh seorang atau lebih advokat yang terdaftar dalam buku daftar anggota PERADI.

   b.  Tersedianya  advokat  yang  dapat  menjadi  Advokat  Pendamping  untuk  para  Calon Advokat yang melaksanakan magang.

c.   Bersedia menerbitkan surat keterangan magang yang isinya menjelaskan bahwa Calon Advokat telah melaksanakan magang di Kantor Advokat dan menerangkan jangka waktu magang Calon Advokat.

d. Apabila diminta, bersedia memberikan bukti-bukti bahwa Calon Advokat telah melaksanakan magang di Kantor Advokat.

Pasal 2

Advokat yang dapat menjadi Advokat Pendamping harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.   Terdaftar dalam buku daftar anggota.

b.  Telah menjadi advokat sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) tahun ketika akan mulai menjadi Advokat Pendamping.

c.   Tidak sedang cuti sebagai advokat.

d.  Tidak sedang menjalani sanksi pemberhentian sementara yang diputus oleh Dewan

Kehormatan PERADI.

e.   Tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Pasal 3

Kantor-kantor atau lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma, termasuk yang berada di lingkungan perguruan tinggi, yang memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, c dan d di atas, dapat dipersamakan sebagai Kantor Advokat yang dapat menerima Calon Advokat melaksanakan magang.

Pasal 4

Kantor Advokat dan Advokat Pendamping dalam waktu bersamaan hanya dapat menerima sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Calon Advokat untuk melaksanakan magang.

BAB II

SYARAT-SYARAT MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT

Pasal 5

(1) Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada  Kantor  Advokat  yang  memenuhi  persyaratan  tersebut  dalam  Pasal  1  di  atas dengan tembusan surat disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional PERADI.

(2) Calon  Advokat  yang  hendak  menjalani  magang  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:

a.   Warga Negara Indonesia.

b.  Bertempat tinggal di Indonesia.

c.   Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

d.  Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

BAB III

RUANG LINGKUP MAGANG 

Pasal 6

Selama masa magang 2 (dua) tahun Kantor Advokat melalui Advokat Pendamping memberikan bimbingan, pelatihan dan kesempatan praktik kepada Calon Advokat baik dibidang   litigasi   maupun   non-litigasi   agar   Calon   Advokat   tersebut dapat  memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya.

Pasal 7

Calon  Advokat  tidak  dibenarkan  memberikan  jasa hukum  secara langsung  kepada  klien, hanya diperbolehkan untuk mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum.

BAB IV

KARTU TANDA MAGANG

Pasal 8

(1) Apabila diperlukan oleh Calon Advokat, atas permohonan dari Kantor Advokat, PERADI akan menerbitkan Kartu Tanda Magang untuk Calon Advokat.

(2) Syarat-syarat penerbitan Kartu Tanda Magang adalah sebagai berikut:

a.   Kantor   Advokat   dimana   Calon   Advokat   melaksanakan   magang   mengajukan permohonan  kepada  PERADI  dengan  melampirkan  fotokopi  surat  permohonan magang dari Calon Advokat.

b.  Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

c.   Menyerahkan fotokopi ijasah yang telah dilegalisasi.

d.  Menyerahkan pas photo berwarna dengan latar belakang biru ukuran 2x3 sebanyak 1(satu) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

e.   Menyerahkan fotokopi bukti telah membayar biaya administrasi  penerbitan Kartu Tanda  Magang  sebesar  Rp.  100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  dibayarkan  melalui Rekening PERADI.

BAB V

TUGAS ADVOKAT PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN MAGANG

Pasal 9

Advokat Pendamping bertugas:

a.   Memberikan bimbingan dan pembelajaran dalam berpraktik hukum, dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

b.  Melakukan pengawasan terhadap kerja dan perilaku Calon Advokat yang menjalankan magang agar Calon Advokat tersebut dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya.

BAB VI

LARANGAN PERMINTAAN IMBALAN 

Pasal 10

Kantor Advokat dan Advokat Pendamping dilarang meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Calon Advokat yang melakukan magang di Kantor Advokat.

BAB VII

SURAT KETERANGAN MAGANG

Pasal 11

(1) Surat Keterangan Magang adalah alat bukti yang menerangkan bahwa Calon Advokat telah melaksanakan magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus.

(2) Surat Keterangan Magang ditandatangani oleh pimpinan Kantor Advokat dan Advokat Pendamping dengan mencantumkan Nomor Induk Advokat (NIA) dan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat.

(3) Apabila Pimpinan Kantor Advokat merangkap juga sebagai Advokat Pendamping maka Surat Keterangan Magang ditandatangani oleh advokat yang sama dengan menerangkan kedudukannya sebagai pimpinan Kantor Advokat dan sebagai Advokat Pendamping.

(4) Magang tidak harus dilakukan pada satu Kantor Advokat, yang menjadi keharusan adalah magang tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun dilaksanakan pada lebih dari satu Kantor Advokat.

(5) Apabila Calon Advokat melaksanakan magang pada lebih dari satu Kantor Advokat maka masing-masing Kantor Advokat menerbitkan Surat Keterangan Magang sesuai lamanya melaksanakan magang di Kantor Advokat dimaksud.

(6) Surat Keterangan Magang yang berasal dari lebih dari satu Kantor Advokat, akan diterima sebagai bukti telah melaksanakan magang terus menerus sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun apabila masa magang yang disebutkan dalam Surat Keterangan Magang menunjukan adanya keberlanjutan melaksanakan magang tanpa ada jeda.

BAB VIII

VERIFIKASI SURAT KETERANGAN MAGANG

Pasal 12

(1) PERADI  berwenang  penuh  untuk  melakukan  verifikasi  terhadap  Surat  Keterangan Magang   terkait   kebenaran   dan   atau   kesesuaian   dengan   syarat-syarat   yang   telah ditentukan dalam peraturan ini.

(2) Dalam hal diketahui bahwa Surat Keterangan Magang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, baik Advokat Pendamping yang menerbitkan Surat Keterangan Magang maupun Calon Advokat yang menggunakannya akan dikenai sanksi berupa diberhentikan dari profesi advokat secara tetap dan apabila Calon Advokat dimaksud belum diangkat sebagai  advokat  maka terhadap yang  bersangkutan  tidak  akan  pernah  dapat  diangkat sebagai advokat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Bagi para Calon Advokat yang telah  melaksanakan magang sebelum diberlakukannya peraturan ini, sepanjang memiliki Surat Keterangan Magang yang sesuai dengan persyaratan  sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  11,  dinyatakan  telah  melaksanakan magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

(2) Izin  Sementara  Praktik  Advokat  yang  telah  diterbitkan  sebelum  diberlakukannya peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

(3) Bagi para Calon Advokat yang telah memiliki Izin Sementara Praktik Advokat, dapat mengajukan permohonan penerbitan Kartu Tanda Magang dengan memenuhi persyaratan sesuai Pasal 8 ayat (2) dan mengembalikan Kartu Izin Sementara Praktik Advokat, tanpa dipungut biaya.

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya peraturan ini maka:

a.   Peraturan   Perhimpunan   Advokat   Indonesia   Nomor   1   Tahun   2006   Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;

b.  Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;

c.   Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat; dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal  : 12 Oktober 2015

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.                         Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.

Ketua Umum                                                              Sekretaris Jenderal